Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didaerah adalah  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang semakin eksis membangun Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah
Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
Supervisi satuan pendidikan dasar dan mengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan
Pelaksanaan urusan administrasi LPMP
Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menyebutkan Kompetensi Pengawas Sekolah adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Pengawas Sekolah yang profesional harus menguasai 6 (enam) kompetensi sebagai seorang pengawas, Kepala Sekolah harus menguasai 5 (lima) kompetensi, sedangkan Guru harus menguasai 4 (empat) kompetensi.

Salah satu fungsi LPMP adalah Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. Pelaksanaan Kerja Sama Penjaminan Mutu Pendidikan pada LPMP NTB bisa dilakukan melalui Seksi Sistem Informasi (SI), Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP), maupun Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS). Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan salah satunya adalah melalui Seleksi Calon Pengawas Sekolah. Seleksi Calon Pengawas Sekolah baik jenjang Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah  telah dilakukan Seleksi Substansi maupun Diklat Calon Pengawas Sekolah. LPMP NTB telah menjalin Kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terkait dengan Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa terkait dengan Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada tahun 2018 telah menjalin Kemitraan dengan LPMP NTB dalam rekrutmen Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah. Karena ada berbagai Kebijakan Regulasi terkait dengan Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah, Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2018 belum bisa dikeluarkan sertifikat kelulusannya pada tahun tersebut. Dengan berbagai usaha dan upaya sehingga pada tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Sertifikat Kelulusan Calon Pengawas Sekolah Jenjang Dikmen sudah diserahterimakan dari Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (Kasi PMS) kepada Kepala Bidang Guru 

Tag : testing artikel
Share To :

Artikel Terpopuler dari LPMP
Kategori
External Links
Statistik Pengguna
Online : 13
Visitor hari ini : 13
Tampilan Halaman : 2
Jumlah Visitor : 13
Jumlah Tampilan : 47