Berita : Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

| | Tanggal : 16 April 2018 | Di Lihat : 506 Kali

             Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini perlu adanya Reformasi Birokrasi yang membantu jalannya pemerintahan di wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

            Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk dilakukan reformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk menjawab tuntutan tersebut, manajemen pemerintahan menerapkan prinsip instansi bertatakelola dengan baik (good governance) secara umum bermakna pengelolaan akuntabel dan transparan, yaitu dengan adanya Reformasi Birokrasi.

            Salah satu gerakan program Reformasi Birokrasi adalah Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada seluruh pegawai UPT tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen konkret kemendikbud dalam mengawal pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kemendikbud. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan mengenai Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan 2 (dua) agenda kegiatan pada tanggal 9 s.d 11 April 2018, dimana kegiatan untuk hari pertama dilaksanakan kunjungan kesiapan pembangunan ZI-WBK di BP-PAUD DIKMAS Nusa Tenggara Barat, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, hari kedua di laksanakan kegiatan sosialisasi program reformasi yang bertempat di Lombok Raya Hotel.

            Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari kemendikbud yaitu Bapak Drs. Berny Syam,M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Gaji, beliau menyampaikan terkait laporan penyelenggaraan di lingkungan kemendikbud, Narasumber lainnya adalah Ibu Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed selaku Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendikbud, beliau menyampaikan terkait program Reformasi Birokrasi bahwa perlunya birokrasi reformasi bertujuan agar bersih dari KKN, pelanyanan publik meningkat, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi meningkat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, yang harus dilakukan di lingkungan  kemdikbud, yaitu dengan adanya manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.