Berita : Evaluasi Kelayakan Untuk ZI-WBK LPMP NTB

| | Tanggal : 31 Mei 2018 | Di Lihat : 243 Kali

              Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah pusat dan daerah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

“Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik”. (Permenpan 52 Tahun 2014)

              Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. LPMP NTB merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dari 13 satuan kerja (satkker) untuk dievaluasi kelayakan ZI-WBK. Dalam menempuh hal tersebut maka kami perlu melakukan persiapan, yaitu :

1.Membangun komitmen bersama dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perubahan melalui reformasi birokrasi

2.Melaksanakan pembekalan pada satker yang sudah menerapkan ZI-WBK seperti LPMP Jawa Tengah

3.Melakukan evaluasi diri melalui pengisian instrumen lembar kerja evaluasi

4.Melakukan uapaya penyiapan dokumen dan penataan dokumentasi oganisasi

5.Melakukan optimalisasi penggunaaan sistem elektrik ( apklikasi online)

             Untuk memaksimalkan pencanangan ZI-WBK yang akan dilakukan, maka pada tanggal 25 juni s.d 27 Juni 2018 tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi dan bimbingan ZI-WBK di LPMP NTB. Dengan demikian, LPMP NTB berharap dapat dinilai layak sehingga kinerja lembaga menjadi lebih baik.