Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen…
16 April 2018
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Tahun 2018 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014…
16 April 2018
Asistensi dana Bantuan Pemerintah Sekolah Model Tahun 2018 Tahap I, II, dan III
Sistem penjaminan mutu ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan secara…
16 April 2018
Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia…
22 Maret 2018
Bimbingan Teknis Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2018
Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) sebagai suatu sistem pendataan yang dikelola…
13 Maret 2018
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI ) Tahun 2018
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem…
13 Maret 2018
Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki…
12 Maret 2018
Bimbingan Teknis Penyegaran dan Penguatan Instruktur Provinsi (IP) Kurikulum 2013 Tahun 2018
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 telah mengeluarkan kebijakan penataan implementasi Kurikulum 2013 melalui…
05 Maret 2018
Sosialisasi Pemetaan Mutu Pendidikan ( PMP )
Satuan pendidikan adalah ujung tombak untuk menghasilkan lulusan yang sekurang-kurangnya memiliki mutu nasional atau…
05 Maret 2018
Sosialisasi dan Sinkronisasi Program LPMP NTB Tahun 2018
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat adalah unit pelaksanaan teknis Kementrian Pendidikan dan…
05 Maret 2018
In House Training LPMP NTB “Peningkatan Kompetensi Pegawai LPMP NTB dan Pencanangan Zona Integritas"
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan…